Author: admin

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap jaringan WNI yang ada di Jepang dapat memperkuat hububungan bisnis dengan pengusaha di Indonesia di masa depan.

Dia berharap para WNI yang ada di Jepang dapat memperkuat hubungan bisnis dengan para pengusaha di Indonesia sehingga produk Indonesia semakin banyak tersebar di Jepang di masa depan.

“Seringkali beberapa negara kuat bisnisnya dengan negara lain karena dijembatani warga negara yang bersangkutan di negara lain,” kata Sudaryono kepada  WNI di dalam KBRI Tokyo Minggu (13/10/2024).

Ia mencontohkan, saat berkunjung ke Amerika Serikat impor produk dari Vietnam biasanya ditangani Nguyen Nguyen yang ada di sana demikian juga produk Korea biasanya ditangani Park atau Kim yang ada di sana.

“Oleh karena itu jaringan WNI yang ada di Jepang harus kompak sehingga bisa menjembatani produk Indonesia memasuki Jepang dan tersebar luas di Jepang,” tambahnya.

Ia pun mencontohkan pemasaran yang keliru

“Saat ini, produk durian montong Indonesia dijual ke China ternyata dilakukan orang Thailand. Jadi durian ternyata hanya sampai Thailand lalu mereka yang menjualnya dan masuk dipasarkan di China,” ungkap Wamen yang pernah lima tahun belajar di Jepang di National Defense Academy of Japan sejak 2004 peroleh beasiswa  dan lulus pada tahun 2009.

Apabila ada jaringan WNI yang kuat di Jepang maka pengusaha Indonesia dengan mudah bisa memasuki pasar Jepang.

“Saya berterima kasih kepada Jepang karena telah menerima saya hidup dan belajar di sini selama lima tahun.

Saya tahu masyarakatnya majime (serius) sehingga kalau ada WNI di Jepang menemui saya pasti saya yakin juga serius dan bisa dipercaya. Bawalah pengusaha Jepang juga ke Indonesia untuk investasi di Indonesia di bidang pertanian yang saya tangani ini. Nanti saya bantu apa yang bisa saya bantu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dunia pertanian di Indonesia.”

Kepada Tribunnews.com,  Wamen Sudaryono mengungkapkan adanya proyeknya yang akan bekerjasama dengan kalangan petani dan swasta untuk menggarap 3 juta hektar lahan sawah

“Kita akan kerjasama dengan pemilik tanah seluas tambahan 3 juta hektar dan akan bagi hasil, yang besar pembagiannya tergantung negosiasi masing-masing nanti sehingga pasokan beras kita mencukupi terus di masa mendatang tidak perlu impor,” katanya.

Dikatakannya, beras Indonesia bisa mengalami surplus besar sekali jika  3 juta hektar berjalan.

“Oleh karena itu lahan tersebut kita variasikan dengan bahan pertanian lain. Misalnya cabe kurang ya kita pakai juga lahan itu untuk cabe, dan sebagainya supaya semua produk pertanian jadi swasembada mencukupi bagi kita sendiri,” katanya.

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Ajak Jepang Ikut Perkuat Program Pertanian Indonesia

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengajak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) untuk berfokus pada peningkatan produktivitas sawit nasional.

Menurut Wamentan Sudaryono, industri sawit memiliki peran strategis dalam menambah devisa negara dan menjadi lokomotif utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya menggenjot produktivitas sawit nasional hingga 17 ton per hektare.

“Paling tidak kita bisa 17 ton per hektare, mendekati Malaysia yang 18 ton per hektare,” ujarnya.

Wamentan Sudaryono menyampaikan saat menghadiri pengukuhan kepengurusan Apkasindo 2024 di Auditorium Utama Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Wamentan Sudaryono menyampaikan, pemerintah berkomitmen menjaga sawit sebagai komoditas strategis.

Tidak hanya mendukung perekonomian nasional tetapi juga kesejahteraan petani.

Saat ini, tambahnya, sawit Indonesia menguasai 60 persen pasar dunia.

Dukung Ketahanan Pangan, Wamentan Minta Kebun Sawit Diitumpangsarikan dengan Padi Gogo

Dikutip Sawitpost.com, Wamentan Sudaryono juga menyoroti pentingnya hilirisasi, termasuk pengembangan biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan pada impor biosolar.

“Dengan begitu, kita bisa mengembangkan hilirisasi sawit menjadi banyak kebutuhan lain seperti biodiesel B50 yang kini sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan biosolar.”

“Kalau kita bicara sawit, kita punya catatan pada ekspor CPO (Crude Palm Oil) kita sekaligus menjadikan bahan hilirisasi yang berhasil mengembangkan B35 dan B50.”

“Syukur syukur kita bisa mengurangi 100 persen impor biosolar,” tambahnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono meminta agar kebun sawit dapat ditumpangsarikan dengan tanaman padi gogo untuk mendukung ketahanan pangan.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional.

Kementerian Pertanian sendiri menargetkan penanaman 500 ribu hektar padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluruh Indonesia.

Langkah ini merupakan implementasi program Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan atau yang biasa disebut Kesatria.

“Kita ingin perkebunan sawit bisa ditumpangsarikan dengan padi gogo. Kenapa karena ketahanan pangan dalam negeri itu di antaranya adalah padi dan sawit,” katanya.

Apkasindo Harus Menjembatani Kepentingan Petani di Perkeɓunan Sawit

Sementara itu, Dewan Pembina Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengingatkan pengurus baru Apkasindo untuk menjembatani kepentingan petani.

Dan berperan aktif dalam dialog dengan masyarakat serta pemerintah.

Ia menekankan pentingnya sikap kritis Apkasindo dalam membela hak-hak petani sawit.

“Posisi Apkasindo harus jelas dengan memiliki pikiran kritis untuk membela kepentingan petani sawit. Itu pesan saya yang selalu saya dengungkan,” katanya.

Meski demikian, Moeldoko yakin Apkasindo bisa menjadi organisasi yang membawa nama baik organisasi untuk menjangkau berbagai kepentingan petani dan mendukung kebijakan pemerintah.

“Saya yakin dan percaya bahwa Apkasindo merupakan personil pilihan yang siap bekerja dan mampu menjaga nama baik organisasi.”

“Di pundak kalian lah digantungkan harapan untuk membawa cita cita petani sawit Indonesia ke arah yang lebih baik,” katanya.

Pemerintah Jaga Minyak Sawit Mentah hingga Kemiliki Harga yang Menguntungkan

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menyampaikan terimakasih kepada pemerintah.

Dia menyebut pemerintah telah menjaga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sehingga memiliki harga yang menguntungkan para petani sawit.

“Karena itu tugas kita berikutnya adalah membangun kemitraan dengan petani sawit rakyat.”

“Kami berterimakasih kepada semua pihak yang menjaga harga CPO sehingga kami sebagai petani menerima manfaatnya,” katanya.

Gulat mengatakan pemerintah telah memenuhi sebagian kebutuhan petani sawit dengan menyediakan pupuk yang berlimpah dan program replanting yang juga sangat masif.

Hal ini merupakan langkah tepat mengingat sawit adalah komoditas strategis nasional.

“Alhamdulillah urusan pupuk sudah selesai, begitu juga dengan replanting yang sudah selesai. Kami berterimakasih kepada pemerintah,” jelasnya.***

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Dorong Percepatan Tanam di Bulan Oktober: Kita Berikan Benih Gratis untuk Petani

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan membagikan benih gratis untuk para petani yang melakukan percepatan tanam di bulan Oktober ini. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau percepatan tanam di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Kamis, 3 Oktober 2024.

“Makanya harus cepat-cepat menanamnya di Oktober ini, karena untuk benih kita masih punya 400 ribu hektar. Kita akan berikan benih gratis untuk yang menanam di bulan oktober ini,” sebutnya.

“Sekali lagi saya katakan di bulan ini semua petani tidak usah nunggu apapun. Segera ditanami yang belum panen, segera panen yang masih mengolah,” tambah pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Wamentan Sudaryono menargetkan, percepatan tanam di Bulan Oktober 2024 bisa dilakukan serentak di seluruh daerah termasuk di wilayah Jawa Tengah yang merupakan salah satu sentra padi terbesar di Indonesia.

Baginya, pertanaman di bulan Oktober sangat krusial karen kebutuhan di Januari, Februari dan seterusnya bisa dipenuhi dari hasil tanam bulan ini.

“Sangat krusial, karena ini masa peralihan antara kering ke hujan. Jadi sebelum hujan lebat, sekarang waktunya kita tanam karena akhir tahun itu diperkirakan banjir. Makanya kita masifkan tanam sekarang supaya nanti bisa panen di Januari,” Imbuhnya.

“Jika menanamnya mundur, akan mundur lagi saat hujan lebat. Dikhawatirkan nanti akan ambruk saat mau panen,” Tutur Wamentan Sudaryono, yang juga merupakan anak dari seorang petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Ia menambahkan, pemerintah telah menargetkan pertanaman padi 1,2 juta hektare pada tahun ini. Target tersebut bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat bersama antar semua pihak.

Sebelumnya Wamentan Sudaryono mendorong para petani di Kabupaten Demak, dan Jepara Jawa Tengah untuk mengoptimalkan percepatan tanam, terutama masa tanam di bulan Oktober tahun ini. Menurutnya, percepatan harus dilakukan mengingat saat ini sebagian wilayah sentra memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi cukup.

Di sana, Wamentan Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi di bulan Oktober ini dalam kondisi aman. Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 9,5 juta ton tambahan pupuk subsidi atau naik 100 persen dari yang sebelumnya hanya 4,5 juta ton.

“Memang ada masalah pupuk yang terkait dengan distribusi. Karena itu kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani, karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya. Diharapkan, di bulan Januari nanti kita sudah bisa panen,” tutupnya.

BACA JUGA: Wamentan Sebut Perum Bulog Siap Serap Minimal 600.000 Ton Beras dari Petani

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengatakan bahwa Perum Buloga siap menyerap minimal 600 ribu ton beras dari petani untuk musim tanam kali ini.

Hal ini disampaikan Sudaryono saat mengunjungi para petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024), untuk mengoptimalkan percepatan tanam.

Sudaryono mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan secara maksimal, yakni di angka 600 ribu ton atau 1 juta ton beras.

“Saya sendiri sudah berbicara dengan Perum Bulog dan mereka siap menyerap 600 minimal, tapi kita dorong untuk bisa menyerap 1 juta ton beras dari masyarakat agar tidak jatuh harganya,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Kamis.

Sudaryono juga meminta agar berbagai pihak mendukung penuh upaya produksi yang dilakukan para petani.

Terlebih, pemerintah juga telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini.

“Saya ingin betul-betul petani ini mendapatkan dukungan dari publik bahwa rakyat kita ini, adalah rakyat yang susah, sehari-hari dia pergi ke kebun ke sawah, dia darmabaktikan untuk mendapatkan rezeki halal, tugasnya mulia. Jadi petani ini enggak boleh dipersulit harus dipermudah dan harus kita memudahkan dengan menyiapkan segalanya,” kata Sudaryono.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga mendorong para petani, khususnya di Demak, untuk mengoptimalkan percepatan tanam, terutama masa tanam di bulan Oktober ini.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, percepatan harus dilakukan, mengingat sebagian wilayah sentra memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi cukup.

Sudaryono menyebutkan, jika percepatan tanam bisa dilakukan secara serentak, maka bulan Januari dan Februari 2025 mendatang, Indonesia tidak akan lagi kekurangan beras

“Karena hasil produksi bulan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan,” kata Sudaryono.

“Sekali lagi, kita dorong para petani agar cepat tanam di bulan Oktober ini supaya di bulan Januari nanti kita sudah panen dan memiliki beras yang cukup. Ingat, target kita adalah menambah luas tanam 1,2 juta hektar di semua daerah,” tutur dia.

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Pastikan Ketersediaan Pupuk untuk Produksi di Oktober Aman

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan bahwa ketersediaan pupuk untuk produksi di bulan Oktober dalam kondisi aman. Ia pun mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 9,5 juta ton tambahan pupuk subsidi atau naik 100% dari yang sebelumnya hanya 4,5 juta ton.

“Memang ada masalah pupuk, tapi itu terkait dengan distribusi, karena itu kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani, karena Oktober ini harus kita push percepatan tanamnya agar di Januari nanti kita sudah bisa panen,” ujarnya.

Pemerintah terus mendorong upaya peningkatan pemenuhan hak-hak dasar diantaranya yaitu kebutuhan pangan yang terus bertambah.

Salah satu yang ditawarkan terhadap upaya tersebut adalah reformasi kelembagaan pertanian. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ranah yang menjadi sorotan adalah penataan kelembagaan yang mengarah pada sinergi antar berbagai entitas kunci sektor pertanian seperti Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia, dibawah komando Kementerian Pertanian.

Selama ini, koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut masih menjadi kendala yang menghambat efisiensi distribusi pupuk serta penyerapan hasil panen petani.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Sadar Subagyo, menilai bahwa wacana penempatan Bulog dan PT Pupuk Indonesia di bawah Kementerian Pertanian akan menjadi langkah strategis untuk merespons kebutuhan petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“Sudah saatnya kita meninggalkan ego sektoral yang tidak menguntungkan petani. Jika Bulog dan PT Pupuk Indonesia berada di bawah Kementan, distribusi pupuk bisa lebih terkoordinasi, dan hasil panen petani bisa langsung terserap dengan baik. Ini akan membuat petani lebih sejahtera karena masalah distribusi pupuk yang selama ini rumit bisa diselesaikan dengan lebih cepat,” ungkap Sadar saat dihubungi, Selasa (1/10).

Ia menambahkan, saat ini banyak petani yang mengalami keterlambatan mendapatkan pupuk subsidi, sehingga produktivitas terganggu.

Begitu pula dengan penyerapan hasil panen yang tidak optimal seringkali membuat harga jatuh di tingkat petani.

“Melalui penataan kelembagaan ini, pemerintah bisa lebih fokus untuk memberikan solusi nyata kepada petani,” tegas Sadar.

Sementara itu, Direktur Rumah Ekonomi Rakyat, Taufiq Amrullah, menyampaikan bahwa rencana ini merupakan langkah penting dalam menciptakan efisiensi kelembagaan di sektor pertanian.

Menurutnya, restrukturisasi ini akan mengurangi duplikasi kebijakan dan biaya-biaya operasional yang selama ini tidak efisien.

“Pola seperti ini, ke depan akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara lebih signifikan karena arus distribusi input dan output akan lebih terkoordinasi. Pada skala mikro, hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, sehingga biaya yang ditanggung petani berkurang dan keuntungan mereka bertambah,” jelas Taufiq.

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan bahwa dengan adanya penataan kelembagaan ini, skema pengadaan dan distribusi pupuk bisa berjalan lebih lancar karena koordinasi yang terpusat di Kementan.

“Kita akan melihat penurunan biaya transaksi yang signifikan, serta peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik,” katanya.

Dengan reformasi ini, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat bergerak menuju ekosistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan petani semakin terjamin dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional meningkat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun pengajuan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang salahsatu bleidnya mengatur tentang perubahan komando PT Pupuk Indonesia dan Perum Bulog menjadi di bawah naungan Kementan. Hal ini kemudian menjadi diskursus yang memantik pendapat, baik dari kalangan akademisi, pengamat maupun ekonom.

BACA JUGA: Lahan Kritis Sukses Ditanami Indigofera dan Kaliandra, Siap Pasok Kebutuhan Cofiring PLTU