Bos Pupuk Indonesia Nyatakan Siap di Bawah Koordinasi Kementan
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan siap apabila di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebab, selama ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) masih di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pupuk Indonesia itu milik negara, negara yang mengelola pemerintah. Kami siap apa pun keputusan pemerintah,” kata Rahmad usai acara “Rembuk Tani” bersama ratusan perwakilan petani Nusa Tenggara Barat (NTB) di kaki gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024).
Terkait koordinasi yang nantinya berganti dari Kementerian BUMN ke Kementan, Rahmad menyatakan bahwa Pupuk Indonesia terbiasa menyesuaikan.
“Kami terbiasa, kami pasti bisa menyesuaikan lah. Apa pun keputusan pemerintah, kami laksanakan dengan cara yang terbaik,” ujar Rahmad.
Sebelumnya, usulan agar Pupuk Indonesia di bawah koordinasi Kementan dikeluarkan oleh Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono.
Sudaryono mengusulkan agar Perum Bulog dan Pupuk Indonesia di bawah kendali Kementan.
Sudaryono menyebutkan, usulannya itu tidak akan mengubah organisasi Perum Bulog dan Pupuk Indonesia.
“Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘ketua kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini, pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen, Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).
Sudaryono menginginkan Kementan menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab, menurut dia, selama ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Sudaryono menyebutkan, usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan.
“Tahun depan kami coba mengajukan Perpres di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah),” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Sudaryono juga berharap, Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara agar tidak hanya mencari keuntungan saja.
Ia berharap Pupuk Indonesia juga bertanggungjawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional.
Terlebih, alokasi kuota pupuk subsidi pada tahun 2024 telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
BACA JUGA: Lahan Kritis Sukses Ditanami Indigofera dan Kaliandra, Siap Pasok Kebutuhan Cofiring PLTU