Author: admin

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pertanian RI, Tami Sudaryono, menggelar kegiatan panen hortikultura bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Cemara di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (3/2/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Tami didampingi Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Zuliana Rahman Hadi turut serta memanen berbagai jenis sayuran seperti kangkung, kemangi, timun, dan terong yang telah dibudidayakan oleh anggota KWT Cemara.

Tami Sudaryono memberikan apresiasi terhadap semangat ibu-ibu anggota KWT Cemara yang berhasil memanfaatkan lahan tidur di sekitar mereka untuk kegiatan pertanian. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti bahwa ketahanan pangan bisa diperkuat melalui peran aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam membudidayakan tanaman hortikultura.

“Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PKK Provinsi Riau melaksanakan kegiatan panen sayur ini. Ibu-ibu KWT ini ternyata memiliki semangat yang luar biasa. Mereka tidak tahan melihat lahan tidur yang ada di sekitar mereka, dan alhamdulillah sekarang bisa memanfaatkannya untuk menambah penghasilan serta memberdayakan diri mereka sendiri melalui program ketahanan pangan,” ujar Tami Sudaryono.

KWT Cemara sendiri telah lama aktif dalam budidaya hortikultura menggunakan metode pertanian ramah lingkungan. Dengan bimbingan dari penyuluh pertanian dan dukungan pemerintah, mereka berhasil meningkatkan hasil panen yang tidak hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga tetapi juga dapat dijual untuk menambah penghasilan keluarga.

Tami menegaskan bahwa program ketahanan pangan yang digagas di KWT Cemara ini diharapkan dapat menginspirasi kelompok wanita tani lainnya di daerah lain. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi contoh dan memotivasi ibu-ibu lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar mereka untuk kegiatan pertanian yang produktif.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh dan memotivasi ibu-ibu lain untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar mereka. Jika dilakukan secara konsisten, ini bisa menjadi solusi nyata dalam menghadapi tantangan pangan,” katanya.

Tami Sudaryono menyampaikan bahwa Kementan saat ini tengah giat menjalankan program Gerakan Nasional Pangan Merah Putih (GN-PMP) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat mendukung produksi pangan lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pasar. Ketua Umum Papera, Don Muzakir menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Pasar di setiap pasar guna menjamin kelangsungan ekosistem perdagangan yang sehat dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan usai menemui Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, serta perwakilan Papera dari seluruh provinsi di Pulau Jawa.

“Diskusi ini menjadi panggung bagi Papera untuk menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pedagang dan mendesak langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat,” kata Don Muzakir dalam keterangan tertulisnya.

Don Muzakir menjelaskan, Satgas ini akan bertugas mengawasi pasar secara real-time, serta menjadi penghubung langsung antara pedagang dan pemerintah. Sehingga masalah di pasar bisa segera terdeteksi dan ditanggapi dengan cepat.

Ia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang kerap muncul di pasar tradisional, seperti peredaran barang kadaluarsa, penyebaran barang oplosan, praktik penimbunan, ketidakseimbangan distribusi, dan ancaman premanisme, diharapkan dapat teratasi dengan adanya Satgas Pasar.

“Dengan hadirnya Satgas Pasar, pemerintah dapat merespons lebih cepat dan efektif terhadap persoalan di lapangan, sehingga langkah-langkah strategis bisa segera diambil demi kestabilan perdagangan nasional,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Satgas Pasar harus berada langsung di bawah naungan Kementerian Perdagangan.

Sebab, meskipun pengelolaan pasar tradisional saat ini berada di ranah pemerintah daerah, namun keterlibatan aktif pemerintah pusat dinilai sangat penting.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan diharapkan dapat mengambil langkah serius dalam pengawasan dan tata kelola pasar tradisional secara berkelanjutan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan tetap menjadi pusat perekonomian rakyat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Aturan Rafaksi Pembelian Gabah Dicabut, Wamentan Sudaryono: Kita Ingin Petani Sejahtera

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan alasan pemerintah mencabut aturan rafaksi terkait pembelian Gabah Kering Panen (GKP) petani.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar memastikan, kebijakan ini untuk menjamin kepastian harga hasil panen sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.

Selain itu, melalui kebijakan penghapusan rafaksi terkait pembelian Gabah Kering Panen (GKP) petani ini, Bulog diharapkan bisa lebih cepat memenuhi target penyerapan gabah petani sebanyak 3 juta ton setara beras.

“Kita kan ingin petani sejahtera. Jadi, Bulog itu membeli dengan harga sesuai HPP sesuai perintah Presiden Prabowo yaitu Rp6.500 at any quality dengan jumlah gabah target 3 juta ton setara beras,” kata Wamentan Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Januari 2025.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini guna mendongkrak penyerapan hasil panen sesuai yang ditargetkan yaitu gabah setara 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal ini juga sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perhatian lebih kepada para petani.

“Maka Bulog harus punya daya ungkit yang besar dengan dua cara yaitu membeli dengan harga Rp6.500 at any quality dan jumlahnya harus 3 juta ton beras,” ungkapnya.

Dengan langkah ini, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah hadir bagi masyarakat. Terutama saat memasuki panen raya dan memastikan harga panen tidak jatuh. Sehingga petani tidak kehilangan semangat untuk menanam dan menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kalau kita lihat data BPS, ada kenaikan rata-rata 50 persen Januari-Maret dibanding tahun sebelumnya. Ini kita harus jaga moril petani jangan sampai harga jualnya rendah sehingga enggak semangat lagi nanam,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Dalam aturan baru tersebut, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain itu, keputusan tersebut mencabut aturan rafaksi terkait penyesuaian harga sesuai kualitas gabah ataupun beras.

Kebijakan ini juga keluar dengan mempertimbangkan penguatan cadangan beras pemerintah mendukung swasembada pangan, sehingga perlu dilakukan pembelian gabah kering panen di tingkat petani yang dapat melindungi pendapatan petani.

“Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan tampak dari kebijakan menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kg dan meniadakan rafaksi harga gabah. Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan,” jelas Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan berbeda.

BACA JUGA: Stok Beras di Era Prabowo Disebut Terbesar Sepanjang Sejarah

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, stok cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2 juta ton. Ia menyebut, stok tersebut termasuk yang terbesar sepanjang sejarah.

“Kita di gudang ada 2 juta ton, stok saya kira stok termasuk yang terbesar sepanjang sejarah. Kita punya stok cadangan kita di gudang Bulog ada 2 juta,” kata Sudaryono saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Sudaryono menerangkan Bulog juga diperintahkan untuk menyerap sebesar 3 juta ton setara beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. Dia juga memastikan selama panen raya, penyaluran bantuan pangan beras akan dihentikan sementara. Upaya ini dilakukan untuk menjaga harga gabah di petani tetap stabil.

“Selama panen raya kita tidak ada bantuan pangan. Maksudnya tidak ada penyaluran berasnya sehingga supaya harga gabah di tingkat petaninya tetap terjaga. Kita akan berupaya untuk ke arah Rp 6.500 per kilo gabahnya,” imbuh Sudaryono.

Sudaryono juga memastikan produksi beras dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan nasional sepanjang 2025. Hal ini dapat dilihat dari produksi beras pada awal 2025 mengalami kenaikan 48% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Insyaallah (tercukupi). Kalau kita lihat grafik di Januari, Februari, dan Maret itu kan dibandingkan Januari tahun lalu ada kenaikan 48%. Rata-rata Januari, Februari, Maret ada kenaikan 50% dari tahun sebelumnya,” jelas dia.

Meski begitu, pihaknya juga memastikan agar produksi beras dalam negeri tetap stabil. Salah satu caranya, menjaga semangat petani untuk terus menanam melalui harga gabah yang terjaga.

“Jangan sampai juga harga jualnya rendah sehingga gak semangat lagi nanem. Jadi ini tentu saja bukan satu hal yang begitu optimis kemudian selesai. Tapi kita terus kawal dari hari ke hari, dari minggu ke minggu realisasinya seperti apa gitu,” tegas Sudaryono.

BACA JUGA: Wamentan Tegaskan Impor 200 Ribu Sapi Perah buat MBG Tak Pakai APBN

Pemerintah akan membuka keran impor 200 ribu sapi perah pada 2025 untuk produksi susu kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Impor tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menjelaskan, pendanaan impor sapi akan mengandalkan investasi dari pihak swasta.

“Kita mau mendatangkan sapi, nggak pakai APBN, tapi kita mengundang private sector untuk berinvestasi sapi itu di Indonesia,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Sudaryono mengatakan, persiapan untuk impor telah dilakukan sejak tahun lalu hingga saat ini. Ia memastikan, peraturan pemerintah (PP) pendukungnya juga akan segera terbit sehingga Indonesia bisa menambah negara-negara lain sebagai negara asal impor sapi.

“PP-nya insyaallah sudah akan keluar sehingga kita bisa memasukkan dari beberapa negara lain selain yang sudah terdaftar, khususnya dari Brazil, karena populasinya besar,” ujarnya,

Selain itu, ia juga mengungkapkan, Indonesia akan mendatangkan sapi dalam jumlah besar. Setidaknya minimal akan ada 1,2 juta sapi perah, serta 800 ribu sapi potong. Dengan demikian totalnya akan ada 2 juta sapi.

“Ada 160 sekian perusahaan yang sudah komitmen,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sudaryono menjelaskan, Indonesia tidak mungkin tidak melakukan impor sapi. Sebab, jumlah sapi hidup di Indonesia dinilai kurang apabila dibanding dengan kebutuhan. Hal ini baik untuk susu maupun daging, sehingga pemerintah perlu menaikkan populasi sapinya.

“Bukan pemerintah impor sapi, bukan. Tapi kita buka peluang untuk mendatangkan sapi itu untuk semua dunia usaha. Kita bantu perizinan lokasi kita tawarkan dan seterusnya. Insyallah tahun ini (2025) kita target 200 ribu,” jelasnya.

Adapun yang dibolehkan terlibat tidak hanya perusahaan swasta, tetapi juga perorangan, serta koperasi. Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengelolaannya.

Tanpa ada MBG (saja), kita ini impor susu 80%, dari semua susu yang kita minum 80% impor. Mau nggak mau supaya nggak impor, nggak ada cara lain kita harus mendatangkan indukan ke Indonesia,” kata dia.

BACA JUGA: Kabar Baik dari Mas Dar: Lintas Kementerian Kompak Wujudkan Swasembada Pangan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, membeberkan perkembangan swasembada pangan terkini. Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan berbagai cara untuk mempercepat swasembada pangan.

Hal ini diungkapkan Mas Dar, sapaan akrabnya, ketika disinggung keterlibatan Polri yang mendukung swasembada jagung pada tahun ini, lewat program tanam serentak. “Ya, ya, kita kan macam-macam intensifikasi dan ekstensifikasinya. Iya, kan. Kita ada pompanisasi, pupuk diperbaiki, bibit kita beresin,” kata Mas Dar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Ia pun mengakui, upaya meraih swasembada pangan dibantu Kementerian Pekerja Umum (PU). Di mana, Kementerian PU sangat mendukung kelancaran irigasi demi meningkatkan produksi pangan. “Kita sama PU kerjain irigasi, kan itu salah satu caranya,” ucapnya.

Sudaryono mengatakan, Kementan menargetkan cetak sawah sebanyak 3 juta hektare dalam 5 tahun. Kebijakan ini, turut melibatkan banyak pihak termasuk TNI dan Polri dalam mendukung percepatan swasembada beras.  “Polri kita ada MoU. Untuk Polri bantu di ketahanan sisi jagung,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini, menyatakan, perkembangan swasembada pangan boleh dibilang berjalan dengan baik. Semua karena kerja sama antar kementerian dan lembaga (K/L) berjalan lancar.

“Dan pengawalan tanaman pangan pekarangan, ini jalan bagus kok. Kompak semua lintas kementerian kita dukung swasembada, jadi swasembada itu tidak terus tugas kita sendiri ternyata ada banyak orang agar cepet sampenya,” tuturnya.

Pada Senin (13/1/2025), Polri bersama Kementan menggelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan swasembada jagung nasional, melalui program tanam jagung serentak pada tahun ini.

Rapat koordinasi (rakor) digelar di Pusdalsis, Mabes Polri, Jakarta Selatan, dipimpin Ketua Gugus Tugas Pangan Polri, Komjen Dedi Prasetyo yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara virtual. Seluruh kapolda, kapolres serta pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia, ikut dalam rakor tersebut.

Mentan Amran menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri, bantuan dan kontribusi dalam upaya mencapai swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya, dan sesingkat-singkatnya sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Dukungan Polri luar biasa kepada upaya pencapaian swasembada pangan. Ada potensi 1,7 hektare area luas lahan. Di beberapa daerah banyak lokasi ditanam jagung, karena harga menjadi lebih baik. Sehingga meningkatkan motivasi bagi para petani,” kata Mentan Amran.

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Minta Kejaksaan Sikat Mafia Harga Gabah di Sumatera Selatan