Jaga Luas Lahan Baku Sawah, Wamentan Sudaryono Sebut Ada Kebijakan yang Bakal Ditarik ke Pusat
Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong perluasan lahan persawahan di Balikpapan. Di mana pemerintah disebut siap membantu dari sisi peralatan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat bertandang ke salah satu persawahan Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan pada Jumat (13/9).
“Makanya diusulkan berapa luasannya. Seperti di sini (Teritip). Informasi dari petani ada 96 hektare sawah. Namun baru 25 hektare yang digarap. Tahun depan kita dorong agar bisa lebih luas. Kita bantu alat seperti hand tractor dan pompa untuk irigasi. Karena di dekat sini ada sungai. Benih dan pupuk sudah terdata. Yang penting petaninya semangat,” ungkap Sudaryono.
Apalagi kata dia, Balikpapan merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana menerima kedatangan banyak pendatang yang memerlukan pasokan pangan. Sehingga Balikpapan diharapkan mampu menyuplai kebutuhan beras. Dan kata dia, tidak keliru jika nanti Balikpapan bisa menjadi salah satu sentra produksi pangan. Termasuk untuk kebutuhan IKN.
“Kita ingin sebisa mungkin semua lahan bisa termanfaatkan maksimal. Kalau tidak bisa sawah, bisa jadi kebun. Yang penting tidak ada lahan menganggur,” ujarnya.
Lanjut Sudaryono, di era pemerintahan Prabowo pun, bakal ada program cetak sawah. Yang memanfaatkan lahan menganggur. Anggarannya melalui APBN. Yang akan dikerjakan dan dilanjutkan calon petani dan calon lahan. Dan di tahun depan, sesuai dengan kesepakatan bersama DPR RI dalam rapat sebelumnya, ada target 150 ribu hektare cetak sawah baru.
“Kita bersyukur seperti di sini (Teritip), di lahan seluas 96 hektare sudah ada di perda (peraturan daerah). Tidak boleh ada alih fungsi selain persawahan. Kita pun ingin ini ada di semua daerah. Dan saat ini Indonesia punya 7,4 juta hektare lahan baku sawah. Itu jangan berkurang lagi,” sebutnya.
Karenanya, dia minta ada aturan melindungi lahan baku sawah yang saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda), bisa ditingkatkan ke level nasional. “Karena kalau ini di pemda, maka akan tergantung pemdanya. Ada yang berlakukan, ada yang tidak. Maka kita berharap bisa dieskalasi ke level nasional sehingga menjadi kebijakan nasional. Kita sedang mengarah ke sana,” imbuhnya.
BACA JUGA: Wamentan Ajak Ribuan Mahasiswa Hadiri Bunex 2024, Jadi Pengusaha di Sektor Pertanian