Author: admin

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan siap apabila di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebab, selama ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) masih di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pupuk Indonesia itu milik negara, negara yang mengelola pemerintah. Kami siap apa pun keputusan pemerintah,” kata Rahmad usai acara “Rembuk Tani” bersama ratusan perwakilan petani Nusa Tenggara Barat (NTB) di kaki gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024).

Terkait koordinasi yang nantinya berganti dari Kementerian BUMN ke Kementan, Rahmad menyatakan bahwa Pupuk Indonesia terbiasa menyesuaikan.

“Kami terbiasa, kami pasti bisa menyesuaikan lah. Apa pun keputusan pemerintah, kami laksanakan dengan cara yang terbaik,” ujar Rahmad.

Sebelumnya, usulan agar Pupuk Indonesia di bawah koordinasi Kementan dikeluarkan oleh Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono.

Sudaryono mengusulkan agar Perum Bulog dan Pupuk Indonesia di bawah kendali Kementan.

Sudaryono menyebutkan, usulannya itu tidak akan mengubah organisasi Perum Bulog dan Pupuk Indonesia.

“Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘ketua kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini, pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen, Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).

Sudaryono menginginkan Kementan menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab, menurut dia, selama ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Sudaryono menyebutkan, usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan.

“Tahun depan kami coba mengajukan Perpres di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah),” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Sudaryono juga berharap, Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara agar tidak hanya mencari keuntungan saja.

Ia berharap Pupuk Indonesia juga bertanggungjawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional.

Terlebih, alokasi kuota pupuk subsidi pada tahun 2024 telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

BACA JUGA: Lahan Kritis Sukses Ditanami Indigofera dan Kaliandra, Siap Pasok Kebutuhan Cofiring PLTU

Lahan kritis seluas 30 hektare di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya sukses ditamani pohon Indigofera.

Dengan melibatkan dua kelompok tani lokal, program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan implementasi teknologi pencampuran bahan bakar (cofiring) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada tahun 2025.

Wakil Meteri Pertanian Sudaryono mengatakan lokasi Bojonggambir ini menjadi percontohan bersama 46 titik lainnya yang digarap oleh PLN dan Kementerian Pertanian.

“Ini adalah model, kita scale up, tidak hanya di Tasikmalaya, tapi juga ada 46 lainnya kita akan scale up dan perluas kegiatan kita di seluruh Indonesia,” ungkapnya di Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (26/9/2024).

Ia juga mendorong, langkah penguatan peran renewable energi untuk menyuplai pasokan energi bisa terus diakselerasi. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan lahan kritis untuk ditanami indogofera dan kalindra.

“Selain kayunya yang mengandung karbon tinggi, tapi daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk pakan tenak karena memiliki kandungan gizi yang besar,” ungkapnya.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang menargetkan dapat memasok 10 juta ton biomassa untuk memenuhi kebutuhan cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada tahun 2025.

“Tahun 2024 ini kita ditargetkan 2 juta ton lebih kita pasok biomassa dan kemudian ditargetkan menjadi 10 juta ton pada tahun 2025,” kata Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara di Tasikmalaya.

Menurutnya sejak 2020 lalu, penggunaan biomassa secara komersial sebagai pengganti batu bara sudah dimulai. Bahkan menurut dia, pada 2023 sudah sekitar 1 juta ton biomassa yang dibakar sebagai pengganti batu bara untuk memproduksi listrik.

“Nah kita berharap di tahun 2025 kita mempunyai pemberdayaan bisa sampai 1,25 juta keterlibatan masyarakatnya dan kemudian nilai ekonominya Rp9,43 triliun dengan 10 juta ton pemakaian biomassanya,” katanya.

Tak hanya soal pemanfaatan biomassa yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan saja, tapi langkah ini juga diyakini akan mendorong pula perekonomian masyarakat.

“Dengan melibatkan masyarakat dalam budidaya tanaman energi, kami tidak hanya mengamankan pasokan biomassa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka,” kata dia.

Biomassa yang digunakan dalam program ini sebagian besar berasal dari berbagai limbah yang tersedia di masyarakat, termasuk limbah kayu dari pabrik, sekam padi, bonggol jagung, serta batang singkong.

Meski demikian, PLN menyadari bahwa ketersediaan limbah tersebut tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang karena keterbatasannya.

Untuk menjaga keberlanjutan pasokan biomassa, kata dia, PLN EPI memberdayakan masyarakat melalui program budidaya tanaman yang nantinya dapat dimanfaatkan produksi biomassa untuk cofiring di PLTU.

“PT PLN Energi Primer Indonesia sebagai bagian dari PLN mempunyai program untuk menurunkan emisi dengan langkah konkret yaitu pemanfaatan biomassa ini sebagai substitusi batu bara di PLTU,” katanya.

BACA JUGA: Soal Bulog dan Pupuk Indonesia Bakal Diusulkan di Bawah Kementerian Pertanian, Salah Satu Anggota Komisi IV Bersuara

Rencana Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang berencana mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengelolaan pertanian disambut positif oleh salah satu anggota Komisi IV dari fraksi PKS. Wamentan akan mengusulkan Bulog dan Pupuk Indonesia di bawah Kementerian Pertanian.

“Kalau secara pribadi saya sangat setuju. Sehingga Bulog fungsinya kembali sebagai penyerap hasil petani kita,” kata Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Slamet kepada The Iconomics pada Kamis (26/09/2024).

Termasuk juga, menurut Slamet, Bulog bisa memfokuskan diri untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sedangkan Kementerian Pertanian bisa memfokuskan diri ke produksi.

“Kalau Pupuk Indonesia ini, posisinya bisa saja di Kementan atau juga di luar itu. Tergantung bagaimana nanti kebijakan pemerintah terhadap pupuk kepada petani kita,” jelas dia.

Perlu diketahui, sebelumnya Wamentan Sudaryono berencana mengajukan Perpres soal pengelolaan sektor pertanian. Pada Perpres tersebut nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian.

Rencana pengajuan Perpres yang mengatur soal pengelolaan sektor pertanian akan dilakukan tahun depan.

Menurut Sudaryono, Perpres tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pasalnya, selama ini, beberapa instansi yang berkaitan dengan pertanian masih berjalan sendiri.

Termasuk pula,tanggung jawab Pupuk Indonesia bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi bertanggung jawab untuk menggenjot produktivitas pertanian.

BACA JUGA: Di Depan Wamentan Sudaryono, Australia Komitmen Dukung Pertanian RI

Pemerintah Australia mengungkapkan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Indonesia melalui Kementerian Pertanian RI dalam program cetak sawah baru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan di Indonesia.
Duta Besar Australia untuk RI Penny Williams, menyampaikan dukungannya setelah pertemuan dengan Wamentan Sudaryono, di mana kedua pihak membahas potensi kerja sama dalam pengembangan lahan pertanian, khususnya lahan rawa yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.

“Pertanian adalah basis yang sangat penting bagi hubungan antara Australia dan Indonesia. Kami ingin terus bekerja bersama mengenai prioritas ini dalam beberapa tahun yang akan datang,” ujar Penny, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Hal ini disampaikan Penny saat menghadiri pertemuan kerja sama bidang pertanian di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (25/09/2024). Melalui kolaborasi ini, Australia akan memberikan dukungan dalam hal teknologi pertanian, pelatihan, serta penelitian untuk memastikan keberhasilan program cetak sawah khususnya pada lahan rawa yang tengah gencar dilakukan Indonesia.

“Kami memiliki kolaborasi penelitian yang kuat, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan ini melalui penelitian yang fokus pada ketahanan pangan, perubahan iklim serta dampaknya terhadap pertanian,” jelas Penny.

Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga akan berfokus pada penyediaan makan bergizi gratis yang tengah disiapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kami juga akan berkolaborasi untuk penyediaan makanan bernutrisi khususnya bagi ibu hamil,” tambah Penny.

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono menyampaikan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Dengan lebih dari 2 juta hektare lahan rawa di Indonesia, Sudaryono mengusulkan optimalisasi lahan rawa dengan dukungan keahlian dari Australia.

Sudaryono mengungkapkan salah satu program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi ialah cetak sawah. Program ini menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional ditengah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

“Kolaborasi ini akan membawa praktik terbaik dan teknologi terbaru dari Australia ke Indonesia. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan swasembada pangan, dan dukungan dari Australia sangat penting dalam usaha ini,” tambah Sudaryono.

Sudaryono juga menyoroti program makan siang bergizi gratis yang diakui secara global. Kedua negara sepakat bahwa peningkatan akses terhadap pangan bergizi adalah kunci untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.

“Kami berencana untuk mendatangkan sapi hidup dari Australia sebagai investasi untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu. Ini diharapkan akan mendukung program makan bergizi gratis yang vital bagi masyarakat,” jelas Sudaryono.

Australia, lanjut Sudaryono, memiliki posisi strategis dalam kerjasama dengan Indonesia. Australia berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan keamanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.

“Australia adalah negara yang strategis bagi Indonesia, baik secara fungsi, peran, maupun letak geografisnya. Dengan dukungan ini, diharapkan hubungan antara kedua negara akan semakin produktif dan berkelanjutan di sektor pertanian,” ujar Sudaryono.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberi dampak positif tidak hanya bagi ketahanan pangan Indonesia, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dalam sektor pertanian.

Sudaryono juga menyatakan dirinya telah melakukan kunjungan bilateral dengan sejumlah negara di Eropa, termasuk Belanda, Prancis, dan Belgia beberapa waktu lalu. Ia menyebut kunjungan bilateral itu dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan memperkuat kerja sama internasional di bidang pertanian, teknologi pangan, serta sistem distribusi.

Wamentan Sudaryono menegaskan kehadirannya di Eropa itu untuk mendongkrak hasil produk pertanian Indonesia, memperkuat kerja sama sektor pertanian dan peternakan, meningkatkan nilai ekspor komoditas pertanian nasional di dunia, serta menarik investor di bidang pertanian.

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Ungkap Alasan RI Harus Cetak Sawah Baru

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah melakukan mencetak sawah baru.
Menurutnya, cetak sawah harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Sudaryono menyebut cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

“Tanpa cetak sawah kita mau makan apa? Coba anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/9).

Ia pun mengakui bahwa intensifikasi lahan sudah dilakukan. Namun, ekstensifikasi yaitu cetak sawah juga perlu digarap.

Selain cetak sawah, pemerintah juga tengah melakukan program optimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi pada program tersebut telah mencapai 95 persen dari target penggarapan 40 ribu hektare lahan yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Sudaryono menyampaikan mekanisme optimalisasi lahan rawa telah menggunakan mekanisasi pertanian seperti drone, traktor, combine harvester, dan penggunaan benih unggul hingga pendampingan pemerintah secara intens.

“Kalau ini berhasil kita sudah hitung Indonesia bisa surplus beras secara besar. Karena itu, cetak sawah harus kita lakukan karena suka tidak suka kita itu kehilangan sawah setiap tahun,” ucap Sudaryono.

“Jadi kalau orang bilang cetak sawah itu bukan solusi, maka saya katakan solusi selain cetak sawah itu apa? Kan tidak ada selain cetak sawah, dan tentunya itu untuk menuju swasembada pangan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ketua Adat di Merauke: Cetak Sawah Kementan Tak Rugikan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Yohanes Mahuse memastikan program cetak sawah yang digarap Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2025 tak merugikan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat sudah yakin bahwa pergerakan penyerobotan tanah ulayat oleh negara atas nama cetak sawah adalah narasi yang tidak benar.

“Hak tanah ulayat, sama sekali tidak ada peralihan kepada siapa pun dan tetap akan menjadi milik masyarakat,” ujar Mahuse saat berada di lokasi lahan cetak sawah, dalam rilisnya pada Minggu (22/9).

Mahuse mengatakan masyarakat sepenuhnya memahami program cetak sawah merupakan program strategis nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menyejahterakan rakyat Merauke.

“Masyarakat paham betul akan keuntungan pola bagi dalam pengelolaan lahan cetak sawah ke depan,” katanya.

Mengenai hal ini, Komandan Satgas Ketahanan Pangan Mabes TNI AD, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan program cetak sawah merupakan proyek yang sepenuhnya dibiayai negara untuk kepentingan seluruh warga.

Sehingga, Rizal meminta agar cetak sawah itu mendapat dukungan bersama guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mempercepat Indonesia menuju swasembada.

sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240923161938-92-1147379/ketua-adat-di-merauke-cetak-sawah-kementan-tak-rugikan-masyarakat